{"title":"为获得有价值的就业和生计而保护残疾权利","authors":"Karinina Anggita Farrisqi, F. Pribadi","doi":"10.24198/focus.v4i2.36862","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"Melihat adanya peraturan yang ada di dalam UUD 1945, menyatakan bahwa akan memberikan memberikan jaminan dan perlindungan hukumkepada seluruh masyarakat indonesia, termasuk pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, tanpa terkecuali yaitu penyandang disabilitas. Permasalahannya disini adalah masih banyak penyandang disabilitas mengalami diskriminasi atas dirinya serta pendidikan yang ditempuh mereka juga rata-rata masih dibawah. Hal itu memberikan jarak yang cukup jauh antara penyandang disabilitas dengan non disabilitas. Ketika kita melihat atau menyebut negara Indonesia, langsung tertuju, bahwa negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Bentuk perlindungan HAM ini menjadi kewajiban bagi pemerintah Indonesia. Tujuan dari research ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemenuhan HAM bagi pekerja penyandang disabilitas untuk survive dalam kehidupannya. Metode penelitian adalah kualitatif dengan pendekatan hukum normatif dan sosiologis yuridis. Hasil penelitian menyatakan bahwa belum sepenuhnya pemenuhan HAM khususnya pemenuhan hak bekerja bagi penyandang disabilitas dilaksanakan. Karena masih banyak benturan atau lemahnya peraturan dalam pemerintah. Hal itu menjadi sangat penting untuk dijadikan sebagai pembenahan serta komitmen pemerintah agar penyandang disabilitas memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Seeing the existing regulations in the 1945 Constitution, it is stated that it will provide legal guarantees and protection to all Indonesian people, including work and a decent living for humanity, without exception, namely persons with disabilities. The problem here is that there are still many people with disabilities who experience discrimination against themselves and the education they take is also still below average. This provides a considerable distance between persons with disabilities and non-disabled persons. When we see or mention Indonesia, we immediately see that it is a country that upholds human rights. This form of human rights protection is an obligation for the Indonesian government. The purpose of this research is to find out how to fulfill human rights for workers with disabilities to survive in their lives. The research method is qualitative with a normative legal approach and juridical sociology. The results of the study stated that the fulfillment of human rights, especially the fulfillment of the right to work for persons with disabilities, had not been fully implemented. Because there are still many conflicts or weak regulations in the government. This is very important to be used as an improvement and commitment by the government so that people with disabilities can get decent jobs and livelihoods.","PeriodicalId":103742,"journal":{"name":"Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial","volume":"16 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2022-02-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"2","resultStr":"{\"title\":\"Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas Untuk Memperoleh Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak\",\"authors\":\"Karinina Anggita Farrisqi, F. Pribadi\",\"doi\":\"10.24198/focus.v4i2.36862\",\"DOIUrl\":null,\"url\":null,\"abstract\":\"Melihat adanya peraturan yang ada di dalam UUD 1945, menyatakan bahwa akan memberikan memberikan jaminan dan perlindungan hukumkepada seluruh masyarakat indonesia, termasuk pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, tanpa terkecuali yaitu penyandang disabilitas. Permasalahannya disini adalah masih banyak penyandang disabilitas mengalami diskriminasi atas dirinya serta pendidikan yang ditempuh mereka juga rata-rata masih dibawah. Hal itu memberikan jarak yang cukup jauh antara penyandang disabilitas dengan non disabilitas. Ketika kita melihat atau menyebut negara Indonesia, langsung tertuju, bahwa negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Bentuk perlindungan HAM ini menjadi kewajiban bagi pemerintah Indonesia. Tujuan dari research ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemenuhan HAM bagi pekerja penyandang disabilitas untuk survive dalam kehidupannya. Metode penelitian adalah kualitatif dengan pendekatan hukum normatif dan sosiologis yuridis. Hasil penelitian menyatakan bahwa belum sepenuhnya pemenuhan HAM khususnya pemenuhan hak bekerja bagi penyandang disabilitas dilaksanakan. Karena masih banyak benturan atau lemahnya peraturan dalam pemerintah. Hal itu menjadi sangat penting untuk dijadikan sebagai pembenahan serta komitmen pemerintah agar penyandang disabilitas memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Seeing the existing regulations in the 1945 Constitution, it is stated that it will provide legal guarantees and protection to all Indonesian people, including work and a decent living for humanity, without exception, namely persons with disabilities. The problem here is that there are still many people with disabilities who experience discrimination against themselves and the education they take is also still below average. This provides a considerable distance between persons with disabilities and non-disabled persons. When we see or mention Indonesia, we immediately see that it is a country that upholds human rights. This form of human rights protection is an obligation for the Indonesian government. The purpose of this research is to find out how to fulfill human rights for workers with disabilities to survive in their lives. The research method is qualitative with a normative legal approach and juridical sociology. The results of the study stated that the fulfillment of human rights, especially the fulfillment of the right to work for persons with disabilities, had not been fully implemented. Because there are still many conflicts or weak regulations in the government. This is very important to be used as an improvement and commitment by the government so that people with disabilities can get decent jobs and livelihoods.\",\"PeriodicalId\":103742,\"journal\":{\"name\":\"Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial\",\"volume\":\"16 1\",\"pages\":\"0\"},\"PeriodicalIF\":0.0000,\"publicationDate\":\"2022-02-01\",\"publicationTypes\":\"Journal Article\",\"fieldsOfStudy\":null,\"isOpenAccess\":false,\"openAccessPdf\":\"\",\"citationCount\":\"2\",\"resultStr\":null,\"platform\":\"Semanticscholar\",\"paperid\":null,\"PeriodicalName\":\"Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial\",\"FirstCategoryId\":\"1085\",\"ListUrlMain\":\"https://doi.org/10.24198/focus.v4i2.36862\",\"RegionNum\":0,\"RegionCategory\":null,\"ArticlePicture\":[],\"TitleCN\":null,\"AbstractTextCN\":null,\"PMCID\":null,\"EPubDate\":\"\",\"PubModel\":\"\",\"JCR\":\"\",\"JCRName\":\"\",\"Score\":null,\"Total\":0}","platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.24198/focus.v4i2.36862","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
引用次数: 2
摘要
看到在1954年宪法的规定,声称会给hukumkepada整个印尼社会保障和保护,包括对人道主义的工作和生计,无一例外,即残疾人残疾。这里的问题是,许多残疾人士受到歧视,他们所接受的教育也很低。这为残疾和非残疾之间提供了相当大的距离。当看到或直接印尼称,我们的目光,维护人权的国家。这种对人权的保护已经成为印尼政府的责任。研究的目的是了解人权对残疾工作者在其生活中生存的实现。研究方法是一种定性的法学和社会学的法学方法。研究结果指出,尚未完全实现人权尤其是残疾身心障碍实现工作权利的执行。因为还有很多或缺乏政府的规则冲突。这是政府作为简化和承诺至关重要残疾的持有者获得体面的工作和生计。冰上表演《existing regulations 1945年《宪法,是保证和保护合法威尔。stated that it has to河曲处人民在内的工作和a decent living for人道,没有exception, namely德巴卡和障碍。《这就是那把有些问题仍然很多人障碍经验歧视谁反对自己和《教育他们带面的也仍然是平均。这个距离provides a considerable德巴卡之间障碍和non-disabled德巴卡。当我们看到我们还是对印尼,immediately看到这是一个乡村那upholds人权。这个form of human rights政府保护印尼是一个抵押的。这个研究之目的是要发现如何实现人权和残疾人工人来说生存在他们的生活。qqe的研究方法是a normative合法进近和法律sociology。《study stated that The results of fulfillment of human rights,尤其是《coming right to work for德巴卡with fulfillment障碍,已经被完全implemented音符。因为有些还是很多conflicts或软弱政府regulations》。这是美国非常重要的to be used an improvement and commitment)由《政府和残疾人能得到那人decent乔布斯和livelihoods。
Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas Untuk Memperoleh Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak
Melihat adanya peraturan yang ada di dalam UUD 1945, menyatakan bahwa akan memberikan memberikan jaminan dan perlindungan hukumkepada seluruh masyarakat indonesia, termasuk pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, tanpa terkecuali yaitu penyandang disabilitas. Permasalahannya disini adalah masih banyak penyandang disabilitas mengalami diskriminasi atas dirinya serta pendidikan yang ditempuh mereka juga rata-rata masih dibawah. Hal itu memberikan jarak yang cukup jauh antara penyandang disabilitas dengan non disabilitas. Ketika kita melihat atau menyebut negara Indonesia, langsung tertuju, bahwa negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Bentuk perlindungan HAM ini menjadi kewajiban bagi pemerintah Indonesia. Tujuan dari research ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemenuhan HAM bagi pekerja penyandang disabilitas untuk survive dalam kehidupannya. Metode penelitian adalah kualitatif dengan pendekatan hukum normatif dan sosiologis yuridis. Hasil penelitian menyatakan bahwa belum sepenuhnya pemenuhan HAM khususnya pemenuhan hak bekerja bagi penyandang disabilitas dilaksanakan. Karena masih banyak benturan atau lemahnya peraturan dalam pemerintah. Hal itu menjadi sangat penting untuk dijadikan sebagai pembenahan serta komitmen pemerintah agar penyandang disabilitas memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Seeing the existing regulations in the 1945 Constitution, it is stated that it will provide legal guarantees and protection to all Indonesian people, including work and a decent living for humanity, without exception, namely persons with disabilities. The problem here is that there are still many people with disabilities who experience discrimination against themselves and the education they take is also still below average. This provides a considerable distance between persons with disabilities and non-disabled persons. When we see or mention Indonesia, we immediately see that it is a country that upholds human rights. This form of human rights protection is an obligation for the Indonesian government. The purpose of this research is to find out how to fulfill human rights for workers with disabilities to survive in their lives. The research method is qualitative with a normative legal approach and juridical sociology. The results of the study stated that the fulfillment of human rights, especially the fulfillment of the right to work for persons with disabilities, had not been fully implemented. Because there are still many conflicts or weak regulations in the government. This is very important to be used as an improvement and commitment by the government so that people with disabilities can get decent jobs and livelihoods.