Synotic Law: Jurnal Ilmu Hukum最新文献_第2页

Sebuah Tinjauan Hak Asasi Manusia Berdasarkan Hukum Islam Dalam Konstitusi Indonesia

Synotic Law: Jurnal Ilmu Hukum Pub Date : 2022-03-30 DOI: 10.56110/sl.v1i1.5

S. Sutiono

引用次数: 1

Refleksi Kritis Judicial Review AD/ART Partai Demokrat Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 P/HUM/2021 民主党在最高法院第39号P/HUM/2021号判决中的司法评论批评

Synotic Law: Jurnal Ilmu Hukum Pub Date : 2022-03-30 DOI: 10.56110/sl.v1i1.1

A. Munawar

{"title":"Refleksi Kritis Judicial Review AD/ART Partai Demokrat Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 P/HUM/2021","authors":"A. Munawar","doi":"10.56110/sl.v1i1.1","DOIUrl":"https://doi.org/10.56110/sl.v1i1.1","url":null,"abstract":"Sebuah terobosan hukum baru ketika AD/ART Parpol yang sejatinya adalah konstitusi Parol sebagai bentuk kemandiriannya, kemudian digugat (Judicial Review) ke Mahkamah Agung karena di asumsikan sebagai produk hukum yang kedudukannya dipersamakan dengan Peraturan Perundang-undangan. Tidak sesederhana itu pula, mengiterprestasikan bahwa AD/ART lahir dari Parpol yang kedudukannya seperti lembaga pemerintah yang diberikan kewenangan delegatif oleh undang-undang membuat produk hukum (regeling). Putusan Mahkamah Agung menolak atas judicial review AD/ART Parpol adalah konklusi, Fakta hukum AD/ART Parpol bukan merupakan Peraturan Perundang-undangan. Sementara, produk hukum yang lahir dari lembaga pemerintah atas kewenangan delegasi ataupun atribusi memiliki sifatnya berbeda yaitu bentuk regeling dan bentuk beschiking, berlaku secara universal dan tidak terbatas untuk suatu kelempok tertentu. Kausalitas terhadap subjek dan objek hukum menjadikan bertambah kuat dan solid serta taat menjalankan arah kebijakan organisasi Parpol. Negara memiliki peran besar untuk menegaskan konsepsi wilayah hukum privat dan wilayah hukum publik dalam kaitan eksistensi Parpol dengan tetap menjungjung tinggi hak kedaulatan berserikat.","PeriodicalId":241655,"journal":{"name":"Synotic Law: Jurnal Ilmu Hukum","volume":"66 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-03-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121119239","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Analisis Hak Atas Tanah Dalam Sengketa Kepemilikan Tanah Beserta Penyelesaiannya 土地权利的分析与土地所有权的争议及其解决

Synotic Law: Jurnal Ilmu Hukum Pub Date : 2022-03-30 DOI: 10.56110/sl.v1i1.4

Gunawan Djajaputra, Endang Pandamdari, Endyk M. Asror

引用次数: 0

Berbagai Kendala Penegakan Hukum Terhadap Fintech Ilegal 对Fintech非法执行限制

Synotic Law: Jurnal Ilmu Hukum Pub Date : 2022-03-30 DOI: 10.56110/sl.v1i1.3

Endyk M. Asror, Gunawan Djajaputra, Endang Pandamdari

{"title":"Berbagai Kendala Penegakan Hukum Terhadap Fintech Ilegal","authors":"Endyk M. Asror, Gunawan Djajaputra, Endang Pandamdari","doi":"10.56110/sl.v1i1.3","DOIUrl":"https://doi.org/10.56110/sl.v1i1.3","url":null,"abstract":"Financial Technology, atau singkatnya disebut “fintech” ialah inovasi teknologi yang dikembangkan dalam bidang finansial yang diawasi oleh OJK dengan demikian dapat dilakukan dengan mudah, praktis serta efektif transaksi keuangan. Belakangan banyak sekali perusahaan FinTech yang ilegal dimana dalam hal ini Fintech ilegal merupakan perusahaan yang dalam Otoritas Jasa Keuangan tidak terdaftar dan tidak resmi izin beserta dengan legalitasnya, biasanya dengan sangat tinggi biaya serta denda dan bunganya serta penagihannya cenderung melakukan pengancaman dengan kekerasan dan menggunakan metode penagihan yang tidak beretika serta dalam penagihannya tidak jelas. Keberadaan entitas fintech ilegal ini sangat berbahaya, dikarenakan fintech ilegal sering menyalahgunakan data-data peminjamnya. Masyarakat diberikan iming - iming oleh Fintech ilegal terkait imbal hasil yang diberikan sangat tinggi dan terbilang tidak wajar, hal itu dapat dilakukan karena masyarakat yang gampang ditipu akibat ketidakpahaman yang dimiliki. Dalam hal pemberian perlindungan hukum bagi masyarakat Indonesia yang terjerat kasus fintech ilegal sangat perlu diupayakan. Perlindungan bersifat pencegahan serta bersifat hukuman merupakan perlindungan hukum yang oleh negara diberikan kepada masyarakat.","PeriodicalId":241655,"journal":{"name":"Synotic Law: Jurnal Ilmu Hukum","volume":"11 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-03-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130102914","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pelaku di Indonesia Terkait Tindak Pidana Aborsi 印度尼西亚关于堕胎罪行的法律责任审查

Synotic Law: Jurnal Ilmu Hukum Pub Date : 2022-03-27 DOI: 10.56110/sl.v1i1.2

Endang Pandamdari, Gunawan Djajaputra, Endyk M. Asror

引用次数: 2