{"title":"Strategi Pemenangan Calon Anggota Legislatif Perempuan pada Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2019","authors":"Joni Firmansyah, Leni Nurul Kariyani, Gita Rizkia","doi":"10.18196/jpk.v4i1.16181","DOIUrl":"https://doi.org/10.18196/jpk.v4i1.16181","url":null,"abstract":"Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana strategi yang dijalankan calon kandidat legilatif perempuan untuk memperoleh kursi di parlemen. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang diarahkan untuk menjelaskan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat mengenai sifat-sifat penelitian serta menganalisa kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara mendalam (indept interview) dan metode observasi serta analisis dokumen. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa kedua kandidat perempuan dapat memanfaatkan dirinya sebagai produk politik yang butuh untuk dipromosikan dengan pesan-pesan politik yang tepat sasaran. Kandidat perempuan tersebut juga melakukan strategi ofensif, yakni upaya untuk memperoleh suara dengan memperluas target pemilih. Hal ini dilakukan dengan cara membangun tim pemenangan, melakukan kampanye langsung, serta memanfaatkan segala jenis media kampanye untuk menyampaikan pesan-pesan politiknya. Temuan di dalam penelitian ini juga menjelaskan hampir semua kandidat politik tidak dapat menjelaskan biaya politik yang dikeluarkan selama pemilu. Namun hal ini dapat dianalisa melalui mobilisasi kandidat tersebut serta rekam jejaknya. Semakin tinggi mobilitas kandidat, maka akan semakin tingggi biaya politiknya, serta semakin baik rekam jejak kandidat, maka semakin rendah biaya atau cost politiknya.","PeriodicalId":161735,"journal":{"name":"Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK)","volume":"3 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132803360","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Adinda Valentina, Abdul Rahman, Mawar Mawar, Tasya Amalia
{"title":"Pengaruh Motivasi Terhadap Kinerja Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum di Kelurahan Lebak Bulus","authors":"Adinda Valentina, Abdul Rahman, Mawar Mawar, Tasya Amalia","doi":"10.18196/jpk.v4i1.16345","DOIUrl":"https://doi.org/10.18196/jpk.v4i1.16345","url":null,"abstract":"Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh motivasi terhadap kinerja pegawai Penanganan Sarana dan Prasarana Umum (PPSU) di Kelurahan Lebak Bulus Jakarta Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian asosiatif dengan pendekatan kuantitatif. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah non-probability sampling, dengan teknik sampling jenuh, menggunakan seluruh populasi sebagai sampel, karena populasinya relatif kecil yaitu berjumlah 89 responden. Metode analisis data yang digunakan adalah uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, analisis regresi linier sederhana, analisis koefisien determinasi, dan uji hipotesis (uji-t). Berdasarkan hasil analisis bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara motivasi terhadap kinerja dengan nilai R square sebesar 0,559 atau 55,9% kontribusi motivasi terhadap kinerja berada pada kategori kuat, sedangkan 44,1% dipengaruhi oleh faktor lain tidak. diamati dalam penelitian ini. Hasil persamaan regresi linier sederhana adalah Y = 15,357 + 0,759X, artinya peningkatan motivasi sebesar 1% akan meningkatkan kinerja sebesar 0,759. Kemudian hasil uji hipotesis nilai signifikansi 0,00 0,05 disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan pengaruh motivasi terhadap kinerja pegawai PPSU di Kelurahan Lebak Bulus.","PeriodicalId":161735,"journal":{"name":"Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK)","volume":"17 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133455009","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"KOORDINASI BPD DENGAN KEPALA DESA DALAM PEMBENTUKAN PERDES DI DESA CILELES KECAMATAN JATINANGOR KABUPATEN SUMEDANG","authors":"Diana Mahmuda, Wawan Budi Darmawan","doi":"10.18196/jpk.v3i3.15054","DOIUrl":"https://doi.org/10.18196/jpk.v3i3.15054","url":null,"abstract":"Dalam hakikatnya desa menjalankan dua fungsi, yakni sebagai local self government dan self governing community. Sehingga hal ini desa mendapat pemberian dan kewenangan dalam merumuskan serta memutuskan masa depan-nya yang kemudian dituangkan dalam kebijakan sebagai produk hukum (Peraturan Desa) berdasar pada kebutuhan dan kepentingan bagi seluruh masyarakat desa. Peraturan Desa (Perdes) menjadi suatu produk hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa yang kemudian ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD. Demi terciptanya suatu kebijakan yang berdasar pada proses penyelesaian masalah secara empiris, maka diperlukan suatu kondisi yang menunjukan adanya suatu koordinasi yang baik antara BPD selaku pemegang legitimasi masyarakat dengan Kepala Desa beserta jajarannya untuk menghasilkan outcomes kebijakan yang baik bagi masyarakat serta menunjukan bahwa sinegritas diantara keduanya telah berjalan dengan semestinya dalam proses pembuatan Perdes. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan menekankan pada teori koordinasi yang terdiri dari kerja sama, kesatuan tindakan, dan komunikasi beserta penekanan teori political will menurut Brinkerhoff. Hasil penelitian yang ditemukan adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan koordinasi antara BPD dan Kepala Desa dalam proses pembentukan Perdes di Desa Cileles serta mengetahui political will atau komitmen seperti apa yang dijalankan oleh Pemerintah Desa dalam menghadapi fenomena masalah yang terjadi sebagai konsekuensi logis yang harus dihadapi.","PeriodicalId":161735,"journal":{"name":"Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK)","volume":"10 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-09-16","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116530579","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"Penerapan Kewenangan Kalurahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat di Kalurahan Banyuraden Kapanewon Gamping Kabupaten Sleman","authors":"Fendi Timur, R. W. Triputro","doi":"10.18196/jpk.v3i3.14861","DOIUrl":"https://doi.org/10.18196/jpk.v3i3.14861","url":null,"abstract":"Kewenangan desa dalam bidang pemberdayaan masyarakat di desa Banyuraden dilakukan berdasarkan aturan yang ada. Pada kenyataannya, ia menghadapi beberapa masalah seperti: sumber daya manusia yang terbatas, kurangnya dana, dan penggunaan yayasan lain yang tidak memadai. Rumusan masalah adalah: bagaimana implementasi kewenangan desa dalam bidang pemberdayaan masyarakat di Banyuraden, Kapanewon, Gamping, Sleman dan apa saja faktor yang mendukung dan menghambatnya? Metode penelitian: penelitian ini menggunakan deskriptif-kualitatif, dan objeknya adalah perangkat desa dalam bidang pemberdayaan masyarakat di desa Banyuraden. Untuk pemilihan informan digunakan teknik purposive, dengan jumlah informan 11 orang. Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan untuk analisis data menggunakan teknik analisis interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. pelaksanaan kewenangan desa dalam bidang pemberdayaan masyarakat di desa Banyuraden dilakukan dengan baik karena berdasarkan konstitusi yang ada melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Perencanaan anggaran di bidang pemberdayaan masyarakat mengikuti peraturan yang ada. Namun pelaksanaannya belum sempurna karena ada refocusing anggaran, pengetahuan pemangku kepentingan cukup tetapi perlu peningkatan kualitas SDM, peran aktif masyarakat dalam mengikuti program, monitoring dan evaluasi. Di sisi lain, ia menghadapi beberapa masalah seperti: kurangnya dana dan sumber daya manusia yang terbatas.","PeriodicalId":161735,"journal":{"name":"Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK)","volume":"102 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-08-12","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123827093","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"Policy Formulation of Community-Based Sanitation Programs in Indonesia","authors":"Apriansyah Apriansyah, Fitri Kurnianingsih, Mahadiansar Mahadiansar","doi":"10.18196/jpk.v3i3.15275","DOIUrl":"https://doi.org/10.18196/jpk.v3i3.15275","url":null,"abstract":"Cleanliness is an inseparable part that is the obligation of every individual for survival; in the conditions of the COVID-19 pandemic, stakeholders have prepared policies in the health sector so that people get their right to live healthily. This study intends to evaluate the role of the government in managing sanitation programs during the COVID-19 pandemic, where policies previously needed to formulate solid policies. This research method uses a literature study where data analysis uses relevant secondary data so that it can be analyzed in depth using the concept of the policy implementation process. The results show that in the sanitation program during the COVID-19 pandemic, the government's role in setting agendas must refer to existing problems in the form of community group routines. Furthermore, the government's policy formulation must take a community-based approach that provides insight into the importance of sanitation program involvement and legitimacy. Finally, an evaluation of government policies must make breakthroughs and program initiations in each regional stakeholder by prioritizing innovations that can happen by the Indonesian people.","PeriodicalId":161735,"journal":{"name":"Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK)","volume":"114 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-08-12","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133651529","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PENGRAJIN GRABAH KASONGAN DI TENGAH PANDEMI COVID-19","authors":"T. Irma, Muhammad Eko Atmojo","doi":"10.18196/jpk.v3i3.15271","DOIUrl":"https://doi.org/10.18196/jpk.v3i3.15271","url":null,"abstract":"This study aims to see community empowerment in strengthening MSMEs for pottery craftsmen in Kasongan, Bantul in the midst of the COVID-19 pandemic. Because as is known that the COVID-19 pandemic is enough to cause a multidimensional crisis that has a very significant impact on economic movements. So that this economic sector feels a considerable impact from the COVID-19 pandemic, coupled with the various policies carried out by the Indonesian government. One of the affected sectors is the MSME sector located in Kasongan, Bantul. During the COVID-19 pandemic, MSME players, especially the pottery craftsmen MSME group, were also affected where there was a decrease in pottery sales turnover and also a decrease in pottery production. However, the pottery craftsman MSME group was able to survive amid the uncertainty of the covid-19 pandemic. This is certainly influenced by several things, one of which is the efforts of the village government itself in empowering the community in strengthening MSMEs. Therefore, to determine community empowerment in strengthening MSMEs in the midst of the COVID-19 pandemic, researchers used qualitative research methods with descriptive analysis. So that it can see the social phenomena that occur directly and more deeply. From this study, the results were obtained that if you look at the empowerment of the three phases of empowerment, namely the Initial Phase, the Participatory Phase, and the Emancipatory Phase, then the empowerment of the community in Bangunjiwo for pottery MSME actors can be said to be successful. So that with these 3 phases, it can strengthen Kasongan pottery craftsmen to survive in the midst of the COVID-19 pandemic","PeriodicalId":161735,"journal":{"name":"Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK)","volume":"42 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-08-12","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125575276","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"RELASI PEMERINTAH DAN MASYARAKAT KAMPUNG DALAM PENGEMBANGAN KAMPUNG WISATA BERAP, DISTRIK NIMBOKRANG, KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2022","authors":"Grein George Theodoron Wutoy, T. Nugroho","doi":"10.18196/jpk.v3i3.14891","DOIUrl":"https://doi.org/10.18196/jpk.v3i3.14891","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi relasi pemerintah dan masyarakat dalam pengembangan kampung wisata Berap dan faktor-faktor yang mempengaruhinya pada tahun 2022.Teori governance dan communty development digunakan sebagai pisau analisis dalam menganalisa data.Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Tahapan teknik analisis data reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan Hasil penelitian menunjukkan bahwa relasi pemerintah dan masyarakat dalam pengembangan desa wisata Berap pada tahun 2022 adalah Bentuk relasi pemerintah, swasta dan masyarakat output dan outcome yang dihasilkan dari relasi tersebut berupa perbaikan ekonomi, sosial bahkan politik dengan dikembangkannya Kampung Berap sebagai kampung wisata output yang telah dihasilkan adalah fasilitas-fasilitas pondok di objek wisata Kalibiru, untuk sampai pada outcome yaitu pemberdayaan masyarakat untuk pengembangan Kampung Berap Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa pengembangan kampung Berap sebagai kampung wisata belum terlaksanakan dengan baik karena 2 faktor pertama objek wisata belum dikelola oleh pihak yang tepat dan kedua masyarakat masih sangat tertutup dan tidak percaya dengan pihak pemerintah maupun swasta.","PeriodicalId":161735,"journal":{"name":"Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK)","volume":"243 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-07-14","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126817439","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"Analisa Kualitas Pelayanan Publik: Studi Terhadap Pelayanan Surat Ijin Mengemudi Di Polres Bantul Tahun 2021","authors":"Anita Ardiyanti, R. W. Triputro","doi":"10.18196/jpk.v3i2.14466","DOIUrl":"https://doi.org/10.18196/jpk.v3i2.14466","url":null,"abstract":"Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat selalu ditingkatkan, tidak terkecuali pada pelayanan SIM oleh Kepolisian Republik Indonesia khususnya di Satpas Polres Bantul, Polda DIY. Pelayanan SIM selalu ditingkatkan karena SIM merupakan alat kontrol dan pengendalian penggunaan kendaraan bermotor di jalan raya sebagai identitas diri para pengemudi kendaraan bermotor yang telah dinyatakan mampu mengemudikan, dan sebagai bentuk tanggung jawab bagi Polri maupun pengemudi kendaraan bermotor. Pengendara kendaraan bermotor yang ingin memiliki SIM harus memenuhi prosedur dalam pembuatan SIM. Kesadaran hukum masyarakat yang telah terbentuk harus dapat diimbangi dengan kualitas pelayanan penerbitan SIM yang baik Meskipun peningkatan kualitas pelayanan selalu ditingkatkan, masih terdapat kendala, serta faktor penghambat dan pendukung dalam peningkatan pelayanan. Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukan, upaya peningkatan kualitas pelayanan pembuatan dan perpanjangan SIM di Polres Bantul adalah sarana dan prasarana yang ada di ruang pelayanan SIM Polres Bantul selalu ditingkatkan demi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Di sisi lain, keterbatasan ruang pelayanan SIM Polres Bantul menyebabkan adanya hambatan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan pembuatan dan perpanjangan SIM oleh Satpas SIM Polres Bantul. Selanjutnya data tentang faktor pendukung dalam peningkatan kualitas pelayanan pembuatan dan perpanjangan SIM di Polres Bantul adalah kemampuan petugas Satpas Polres Bantul dalam memberikan pelayanan kepada pemohon SIM di Polres Bantul sudah sangat baik. Petugas di Satpas Polres Bantul sopan dan ramah dalam memberikan pelayanan kepada pemohon SIM. Empati dan simpati yang ditunjukkan oleh petugas di Satpas Polres Bantul dapat dirasakan oleh masyarakat yang sedang mengurus perpanjangan maupun penerbitan SIM baru.","PeriodicalId":161735,"journal":{"name":"Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK)","volume":"6 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-04-12","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133780176","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"Collaborative Governance dalam Pengelolaan Obyek Wisata Bahari Wilayah Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020-2021","authors":"Khairur Rasyid, Awang Darumurti","doi":"10.18196/jpk.v3i2.13476","DOIUrl":"https://doi.org/10.18196/jpk.v3i2.13476","url":null,"abstract":"KEK Mandalika yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2014 untuk menjadi KEK pariwisata. Dengan adanya pembangunan KEK Mandalika ini merupakan langkah pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dalam memberikan kontribusi dibidang pariwisata yang besar bagi perekonomian daerah maupun negara. Akan tetapi permasalahan yang kerap terjadi di area KEK Mandalika yaitu persoalan payung hukum mengenai tumpang tindih soal lahan tanah dengan masyarakat sekitar. Hal tersebut menjadi salah satu faktor melatar belakangi penulis untuk meneliti bentuk Collaborative Governance.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dimana salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau catatan dan prilaku orang-orang yang diamati. Peneliti juga melakukan wawancara, observasi, dan studi kepustakaan melalui stakeholders yang terlibat di dalamnya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukan peran masing-masing satakeholders dalam pengelolaan dan pengembangan KEK Mandalika adalah pihak BUMN yaitu Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) sebagai pengolala utama atas KEK Mandalika, DPMPTSP Kab. Lombok Tengah sebagai administrator pemerintahan daerah, masyarakat sebagai wirausaha atau pedagang, dan pihak swasta yaitu PT. Bunga Raya Lestari sebagai rekan kerja penyedia jasa pembangunan. Sedangkan pengelolaan dan pengembangan KEK Mandalika dengan menggunakan 4 indikator untuk mengukur proses kolaborasi sudah berjalan baik, akan tetapi masih ada beberapa yang harus diperbaiki dan ditingkatkan lagi mengenai meningkatkan lagi pada aspek dialog dan komunikasi, agar tidak terjadinya miskomunikasi lagi dengan masyarakat setempat sehingga dapat mempelancar dalam pengerjaan KEK Mandalika.","PeriodicalId":161735,"journal":{"name":"Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK)","volume":"86 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-04-11","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131273189","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"Tata Kelola Kearsipan dan Kinerja Pemerintah Daerah : Penyusutan Arsip Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2021","authors":"Krisnawati Krisnawati","doi":"10.18196/jpk.v3i2.14319","DOIUrl":"https://doi.org/10.18196/jpk.v3i2.14319","url":null,"abstract":"Penyusutan arsip dalam suatu organisasi atau instansi harus dilakukan untuk tujuan efisiensi dalam kinerja organisasi. Penyusutan arsip juga berfungsi untuk mengurangi arsip in aktif yang tidak memiliki nilai guna arsip. Penyusutan arsip mempunyai tiga tahapan, yaitu pemindahan arsip, penyerahan dan pemusnahan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan proses optimalisasi penyusutan arsip di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, termasuk di dalamnya faktor pendukung dan penghambatnya, serta penyusutan arsip yang berdampak pada kinerja Pemerintah Daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dimana peneliti ikut terlibat secara langsung sebagai instrumen penelitian. Hasil dari penyusutan bisa berupa non arsip yang nantinya bisa dilanjutkan proses pemusnahan arsip, arsip yang masih harus disimpan karena masih dipergunakan dalam kegiatan organisasi meskipun nilai gunanya sudah menurun (arsip dinamis in aktif) ataupun berupa produk arsip statis yang bersifat permanen dan tidak bisa dimusnahkan. Arsip statis inilah yang bisa dijadikan salah satu indikator kinerja bagi pemerintah daerah sebagai bukti pelaksanaan kegiatan. Semakin banyak arsip statis yang tercipta maka semakin tinggi kinerja pemerintah daerah.","PeriodicalId":161735,"journal":{"name":"Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK)","volume":"23 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-04-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126937619","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}