PENEGAKAN PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN REKLAME DI KOTA BANDUNG Suatu Telaahan Kritis pada Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja

Abstract

Kinerja Satpol PP Kota Bandung dalam menegakkan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 005 tahun 2019 tentang petunjuk teknis penyelenggaraan reklame di Kota Bandung. Esensi penting dalam penelitian ini, yaitu terselenggaranya reklame sebagai estetika kota yang mampu memberikan warna dan bentuk keindahan kota yang dapat dinikmati oleh publik secara luas. Untuk menciptakan estetika dalam penyelenggaraan reklame diperlukan keberadaan Satpol PP dalam menegakkan peraturan walikota dimaksud dalam rangka menjaga dan mengendalikan dari bentuk-bentuk penyelenggaraan reklame yang menyimpang. Dimana beberapa indikator yang mempengaruhi kinerja Satpol PP Kota Bandung dalam melaksanakan tugas dimaksud, yaitu terkait dengan kemampuan, motivasi, dukungan yang diterima, keberadaan pekerjaan yang dilakukan, dan hubungan dengan organisasi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dengan metode deskriftif Adapun analisis data kualitatif dalam penelitian ini terdiri dari tiga alur kegiatan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, kinerja satpol PP dalam melaksanakan penegakan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 005 tahun 2019 tentang petunjuk teknis penyelenggaraan reklame di Kota Bandung kurang optimal dimana kemampuan sarana dan prasarana pendukung operasional penertiban reklame kurang memadai, motivasi para anggota Satpol PP yang melaksanakan tugas penertiban tidak memiliki daya dukung anggaran yang memadai, dukungan yang diterima oleh anggota Satpol PP dalam menegakkan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 005 tahun 2019 tentang petunjuk teknis penyelenggaraan reklame di Kota Bandung rendah, keberadaan pekerjaan yang dilakukan oleh anggota Satpol PP dalam melaksanakan tugas tidak mendapatkan dukungan penuh, dan masih terdapat ego sentris dalam pelaksanaan tugas dimana hubungan dengan organisasi perangkat daerah (OPD) masih terkesan parsial. Kata kunci: kinerja, Satpol PP, Peraturan Wali Kota Bandung