Deklinasi Kedudukan Gubernur Sebagai Kepala Daerah dan Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren Daerah Provinsi

Jurnal Restorasi Hukum Pub Date : 2022-02-07 DOI:10.14421/jrh.v5i1.2385

Dadan Ramdani

{"title":"Deklinasi Kedudukan Gubernur Sebagai Kepala Daerah dan Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren Daerah Provinsi","authors":"Dadan Ramdani","doi":"10.14421/jrh.v5i1.2385","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"Abstract: In carrying out his duties and functions, the Governor has two dual positions, namely as regional head and as a representative of the central government in the region. The two positions have different orientations and are very likely to conflict. This research is a type of normative research, the method of collecting legal materials uses the library method. Primary legal materials in the form of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government and secondary legal materials in the form of related books and journals. Analyzed descriptively-analytically with deductive logic. The results of this study indicate that the declination of the Governor's position as regional head is triggered by the Governor's obligation to carry out national strategic programs. Furthermore, the weakening of the position of the Governor as the organizer of concurrent provincial government affairs due to the obligation to follow the NSPK that has been determined by the central government as well as the provisions that give the central government authority to be able to take up concurrent government affairs which are basically the authority of the Province, Regency/City. Abstrak: Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, gubernur memiliki dua kedudukan ganda yakni sebagai kepala daerah dan sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Dua kedudukan tersebut memiliki orientasi yang berbeda dan sangat memungkinkan terjadinya pertentangan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif. Metode pengumpulan bahan hukum menggunakan metode pustaka. Bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal terkait. Dianalisis dengan metode deskriptif-analitis menggunakan logika deduktif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa deklinasi kedudukan gubernur sebagai kepala daerah dipicu karena adanya kewajiban gubernur untuk melaksanakan program strategis nasional. Selanjutnya, pelemahan kedudukan gubernur sebagai penyelenggara urusan pemerintahan konkuren daerah provinsi karena adanya kewajiban untuk mempedomani NSPK yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat serta adanya ketentuan yang memberikan kewenangan pemerintah pusat untuk dapat mengambil urusan pemerintahan konkuren yang pada dasarnya merupakan wewenang provinsi, kabupaten/kota.","PeriodicalId":183844,"journal":{"name":"Jurnal Restorasi Hukum","volume":"24 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2022-02-07","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"3","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Jurnal Restorasi Hukum","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.14421/jrh.v5i1.2385","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}

引用次数: 3

Abstract

Abstract: In carrying out his duties and functions, the Governor has two dual positions, namely as regional head and as a representative of the central government in the region. The two positions have different orientations and are very likely to conflict. This research is a type of normative research, the method of collecting legal materials uses the library method. Primary legal materials in the form of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government and secondary legal materials in the form of related books and journals. Analyzed descriptively-analytically with deductive logic. The results of this study indicate that the declination of the Governor's position as regional head is triggered by the Governor's obligation to carry out national strategic programs. Furthermore, the weakening of the position of the Governor as the organizer of concurrent provincial government affairs due to the obligation to follow the NSPK that has been determined by the central government as well as the provisions that give the central government authority to be able to take up concurrent government affairs which are basically the authority of the Province, Regency/City. Abstrak: Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, gubernur memiliki dua kedudukan ganda yakni sebagai kepala daerah dan sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Dua kedudukan tersebut memiliki orientasi yang berbeda dan sangat memungkinkan terjadinya pertentangan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif. Metode pengumpulan bahan hukum menggunakan metode pustaka. Bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal terkait. Dianalisis dengan metode deskriptif-analitis menggunakan logika deduktif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa deklinasi kedudukan gubernur sebagai kepala daerah dipicu karena adanya kewajiban gubernur untuk melaksanakan program strategis nasional. Selanjutnya, pelemahan kedudukan gubernur sebagai penyelenggara urusan pemerintahan konkuren daerah provinsi karena adanya kewajiban untuk mempedomani NSPK yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat serta adanya ketentuan yang memberikan kewenangan pemerintah pusat untuk dapat mengambil urusan pemerintahan konkuren yang pada dasarnya merupakan wewenang provinsi, kabupaten/kota.

查看原文本刊更多论文

省长官职的分级和省政府事务的组织者

摘要:港督在履行职责时，具有地区首长和中央政府在地区代表的双重身份。这两种立场的取向不同，很可能发生冲突。本研究是一种规范性研究，收集法律资料的方法采用图书馆法。一级法律资料为2014年第23号关于地方政府的法律，二级法律资料为相关书籍和期刊。用演绎逻辑进行描述性分析。这项研究的结果表明，州长作为区域负责人的地位下降是由于州长有义务执行国家战略计划。此外，总督作为省级政府事务组织者的地位被削弱，因为有义务遵循中央政府确定的NSPK，以及赋予中央政府权力能够处理省级政府事务的规定，这些事务基本上是省，摄政/市的权力。摘要:Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, gubernurr memiliki dua kedudukan gan yakni sebagai kepala daerah dan sebagai wakil peremerintah pusat di daerah。Dua kedudukan tersebut memoriliki orientasi yang berbeda dan sangat memungkinkan terjadinya pertentangan。Penelitian ini merupakan jenis Penelitian normatim。方法，彭普兰，巴汉，呼古纳罕，孟古纳罕，方法，pustaka。Bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Bahan hukum sekunder berupa buku dan journal terkait。分析方法:分析孟古纳坎逻辑学。Hasil penelitian ini menunjukan bawa deklinasi kedudukan省长sebagai kedudukan daerah dipicu karena adanya kewajiban省长untuk melaksanakan计划战略国家。尼泊尔，尼泊尔，尼泊尔，尼泊尔，尼泊尔，尼泊尔，尼泊尔，尼泊尔，尼泊尔，尼泊尔，尼泊尔，尼泊尔，尼泊尔，尼泊尔，尼泊尔，尼泊尔，尼泊尔，尼泊尔，尼泊尔，尼泊尔，尼泊尔，尼泊尔，尼泊尔，尼泊尔，尼泊尔，尼泊尔，尼泊尔，尼泊尔，尼泊尔，尼泊尔，尼泊尔，尼泊尔，尼泊尔，尼泊尔，尼泊尔，尼泊尔，尼泊尔，尼泊尔，尼泊尔，尼泊尔，尼泊尔，尼泊尔，尼泊尔，尼泊尔，尼泊尔，尼泊尔，尼泊尔，尼泊尔，尼泊尔，尼泊尔，尼泊尔，尼泊尔，尼泊尔，尼泊尔，尼泊尔，尼泊尔。

本文章由计算机程序翻译，如有差异，请以英文原文为准。

求助全文

约1分钟内获得全文求助全文

来源期刊

Jurnal Restorasi Hukum

自引率

0.00%

发文量