ESENSI PROSEDUR DISMISSAL DALAM TAHAP PRA-PERSIDANGAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA

Borneo Law Review Pub Date : 2023-01-02 DOI:10.35334/bolrev.v6i2.3241

Aufa Wira Prakasa, Zakki Adlhiyanti

{"title":"ESENSI PROSEDUR DISMISSAL DALAM TAHAP PRA-PERSIDANGAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA","authors":"Aufa Wira Prakasa, Zakki Adlhiyanti","doi":"10.35334/bolrev.v6i2.3241","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"AbstractDismissal procedure is part of the pre-trial which decides the admissibility of the lawsuit. The administrative court chief holds the authority to examine the substance of the lawsuits in which previously has formally reviewed by the clerk. This article reviews the dismissal procedure regulations and the essence of this procedure in the administrative pre-trial. Using normative methodology, this research reveals that the dismissal procedure is regulated in the Law No 5 year 1986 jo Law No 9 year 2004 jo Law No 51 year 2009 on Administrative Court. In addition, the Supreme Court also issues the Supreme Court Regulation No 2 year 1991 on The Guidance of The Administrative Court Law Implementation. Furthermore, this research also comes to understanding that the dismissal procedure plays important role in the trial which are: 1) maintains the law and justice; 2) provides legal certainty; 3) creates harmonize relation between community and apparatus; 4) supports the check and balance principle for officials.Keywords: dismissal procedure; lawsuit; dispute; essence.AbstrakProsedur dismissal merupakan bagian dari rangkaian proses penentuan kelolosan gugatan dalam tahap pra-persidangan. Kewenangan atas prosedur ini dipegang oleh Ketua Pengadilan sebagai penilai substansi materiil suatu gugatan yang terlebih dahulu ditinjau secara formil oleh Panitera Pengadilan. Permasalahan yang akan dikaji dalam artikel ini mencakup ketentuan apa saja yang mengatur tentang prosedur dismissal dan esensi atau hakikat dari prosedur ini dalam tahap pra-persidangan. Artikel ini menggunakan metode yang berlandaskan penelitian hukum normatif. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, penulis menemukan bahwa UU 5/1986 tentang PTUN jo UU No 9/2004 jo UU No 51/2009 telah menyediakan seperangkat ketentuan mengenai prosedur dismissal yang didukung oleh SEMA 2/1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan dalam UU 5/1986 tentang PTUN. Esensi dari prosedur dismissal ini ialah: 1) Menegakkan hukum dan keadilan secara universal; 2) Menyediakan kepastian hukum bagi subjek dan objek sengketa TUN; 3) Menciptakan hubungan yang harmonis antara masyarakat dan aparatur TUN; dan 4) Menjunjung tinggi prinsip check and balance bagi para pejabat administrasi negara.Kata Kunci: Prosedur Dismissal, Gugatan, Sengketa, Esensi","PeriodicalId":354260,"journal":{"name":"Borneo Law Review","volume":"11 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2023-01-02","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"1","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Borneo Law Review","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.35334/bolrev.v6i2.3241","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}

引用次数: 1

Abstract

AbstractDismissal procedure is part of the pre-trial which decides the admissibility of the lawsuit. The administrative court chief holds the authority to examine the substance of the lawsuits in which previously has formally reviewed by the clerk. This article reviews the dismissal procedure regulations and the essence of this procedure in the administrative pre-trial. Using normative methodology, this research reveals that the dismissal procedure is regulated in the Law No 5 year 1986 jo Law No 9 year 2004 jo Law No 51 year 2009 on Administrative Court. In addition, the Supreme Court also issues the Supreme Court Regulation No 2 year 1991 on The Guidance of The Administrative Court Law Implementation. Furthermore, this research also comes to understanding that the dismissal procedure plays important role in the trial which are: 1) maintains the law and justice; 2) provides legal certainty; 3) creates harmonize relation between community and apparatus; 4) supports the check and balance principle for officials.Keywords: dismissal procedure; lawsuit; dispute; essence.AbstrakProsedur dismissal merupakan bagian dari rangkaian proses penentuan kelolosan gugatan dalam tahap pra-persidangan. Kewenangan atas prosedur ini dipegang oleh Ketua Pengadilan sebagai penilai substansi materiil suatu gugatan yang terlebih dahulu ditinjau secara formil oleh Panitera Pengadilan. Permasalahan yang akan dikaji dalam artikel ini mencakup ketentuan apa saja yang mengatur tentang prosedur dismissal dan esensi atau hakikat dari prosedur ini dalam tahap pra-persidangan. Artikel ini menggunakan metode yang berlandaskan penelitian hukum normatif. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, penulis menemukan bahwa UU 5/1986 tentang PTUN jo UU No 9/2004 jo UU No 51/2009 telah menyediakan seperangkat ketentuan mengenai prosedur dismissal yang didukung oleh SEMA 2/1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan dalam UU 5/1986 tentang PTUN. Esensi dari prosedur dismissal ini ialah: 1) Menegakkan hukum dan keadilan secara universal; 2) Menyediakan kepastian hukum bagi subjek dan objek sengketa TUN; 3) Menciptakan hubungan yang harmonis antara masyarakat dan aparatur TUN; dan 4) Menjunjung tinggi prinsip check and balance bagi para pejabat administrasi negara.Kata Kunci: Prosedur Dismissal, Gugatan, Sengketa, Esensi

查看原文本刊更多论文

司法问题的本质

【摘要】驳回程序是预审程序的一部分，决定诉讼的可采性。行政法院院长有权审查以前由书记员正式审查的诉讼的实质内容。本文对行政预审中回避程序的规定及回避程序的实质进行了梳理。本研究运用规范性研究方法，发现行政法院解雇程序在1986年第5号法、2004年第9号法、2009年第51号法中有所规定。此外，最高法院还颁布了1991年第2号《关于行政法院法律实施的指导意见》。此外，本研究还认识到撤诉程序在审判中的重要作用:1)维护法律与正义;2)提供法律确定性;3)创造社区与机器的和谐关系;4)支持对官员的制衡原则。关键词:解雇程序;诉讼;纠纷;的本质。[摘要]检察官解雇merupakan bagian dari rangkaian proses penentuan kelolosan gugatan dalam tahap pra-persidangan。Kewenangan检察官ini dipegang oleh Ketua Pengadilan sebagai penadilan物质材料suatu gugatan yang terlebih dahulu ditinjau secara formil oleh Panitera Pengadilan。我是杨先生，我是杨先生，我是李先生，我是李先生，我是李先生，我是李先生，我是李先生，我是李先生，我是李先生，我是李先生，我是李先生。Artikel ini mongunakan memede yang berlandaskan penelitian hukum normatim。Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, penulis menemukan bahwa u5 /1986 tentang PTUN jo UU No 9/2004 jo UU No 51/2009 telah menyediakan seperangkat ketentuan mengenai检察官解雇yang didukung oleh SEMA 2/1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa ketentuan dalam UU 5/1986 tentang PTUN。1)梅内克坎·胡库姆·凯迪兰·塞卡拉普遍;2) Menyediakan kepastian hukum bagi subjek danobjek senketa TUN;3) Menciptakan hubungan yang harmonis antara masyarakat dan aparatur TUN;(4)在国家行政长官的监督和平衡方面，我认为应该采取行动。Kata Kunci:检察官解雇，Gugatan, senketa, Esensi

本文章由计算机程序翻译，如有差异，请以英文原文为准。

求助全文

约1分钟内获得全文求助全文

来源期刊

Borneo Law Review

自引率

0.00%

发文量