TINJAUAN YURIDIS KEBERADAAN PEGAWAI NONAPARATUR SIPIL NEGARA DI INSTRANSI PEMERINTAHAN PASCA LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA

Abstract

Pasca ditetapkannya undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara tersebut di setiap instansi pemerintahan mestinya  pegawai hanya ada dua jenis pegawai antara lain ialah: pertama, Pegawai Negeri Sipil; dan yang kedua Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Hal ini sebagai wujud dari implementasi lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Konsekuensi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara tersebut tentunya berdampak terhadap sistem birokrasi pada instansi pemerintahan baik pemerintah di pusat maupun pemerintah di daerah, karena Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara sebagai dasar yuridis apa yang dimaksud dengan pegawai yang melaksanakan aktifitas di setiap kantor instansi pemerintahan baik di pusat maupun di daerah