DAMPAK IMPLEMENTASI PROGRAM DESA/KELURAHAN TANGGUH BENCANA DI KELURAHAN TANJUNG BENOA, KECAMATAN KUTA SELATAN, KABUPATEN BADUNG

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak, kendala, dan solusi untuk mengatasi kendala dalam implementasi program Desa/Kelurahan Tangguh Bencana di Kelurahan Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Teori faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan publik yang dikembangkan oleh George Edward III digunakan dalam menganalisis permasalahan pada penelitian ini. Teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purpossive sampling. Responden dalam penelitian ini terdiri dari enam orang responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Implementasi program Desa/Kelurahan Tangguh Bencana di Kelurahan Tanjung Benoa Kabupaten Badung yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Badung bekerjasama dengan pihak kelurahan Tanjung Benoa, instansi terkait dan juga masyarakat telah sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Penanggulangan Bencana  BNPB No. 1 Tahun 2012 tentang pedoman umum Desa/Kelurahan Tangguh  Bencana. Dampak implementasi program tersebut secara umum belum mampu memberikan dampak yang optimal. Dari sisi pengetahuan implementasi program DESTANA sudah menunjukkan dampak positif namun, dari sisi sikap masyarakat dan tindakan masyakat belum berdampak. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam Implementasi program yakni kurangnya kompetensi SDM aparat, kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap Penanggulangan bencana, kurangnya sarana prasarana penanggulangan bencana, belum memadainya prosedur dan regulasi sebagai pedoman penyelenggaraan penanggulangan bencana, belum terbagunnya sistem informasi dan komunikasi kebencanaan secara terpadu dan terintegrasi. Sedangkan solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut melalui upaya peningkatan kompetensi SDM, peningkatan sarana dan prasarana penunjang program, peningkatan koordinasi dan sinergitas dengan instansi terkait dan juga masyarakat, penyempurnaan legislasi program DESTANA.