Analisis Kebijakan Lintas Sektoral Dalam Pencegahan dan Penanganan Covid-19

Abstract

Latar Belakang: Dampak pandemi Covid-19 meliputi ketakutan, kekhawatiran, melemahnya hubungan sosial, perubahan dan ekonomi, anggapan terhadap pasien yang selamat sehingga ditolak masyarakat, timbulnya kemungkinan amarah dan permusuhan masyarakat ke negara, kecenderungan rasa ketidakpercayaan atas informasi. Upaya yang sudah dilakukan pemerintah saat ini dengan menurunkan TNI-POLRI turut serta membantu dan mengamankan kondisi ini dengan cara turut serta menangani korban positif corona di tempat-tempat yang sudah dialihfungsikan pemerintah. Tujuan: Tujuan penelitian untuk mengetahui gambaran analisis kebijakan lintas sektoral dalam pencegahan dan penanganan Covid-19. Metode: Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan positivisme. Objek dalam penelitian adalah Keputusan Wali Kota Bogor Nomor: 900.45-201 Tahun 2020 dan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor: 47 Tahun 2020. Informan dalam penelitian terdiri dari Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah, Camat, Kepala Puskesmas dan Lurah. Tempat penelitian di salah satu wilayah yang berada di Kota Bogor. Pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, wawancara semi terstruktur. Observasi Analisa data berupa data reduction, data display dan conclusion drawing. Hasil: Implementasi kebijakan menurut informan bahwa tingkat kelurahan melaksanakan kebijakan dengan melibatkan unsur-unsur pemerintah lainnya seperti Puskesmas, Babinsa, Bimas, satpol PP, Dinas Perhubungan, Kecamatan dan unsur non pemerintah, seperti RW, RT, kader, UPD Pakuan. Dalam SK Gugus Tugas dan RW Siaga Covid-19, tertera uraian tugas dari pihak-pihak yang tertera di susunan SK tersebut. Tingkat Puskesmas melaksanakan kebijakan dengan bekerja sama dengan Lurah, Camat,  kader, RT, RW dan tokoh masyarakat. Kegiatan-kegiatan sangat gencar dilakukan, setiap hari melaksanakan promosi kesehatan ke masyarakat, selain kegiatan yang rutin dilakukan Kesimpulan: Implementasi dan evaluasi kebijakan melibatkan empat lintas sektor. Output kebijakan yaitu lintas sektor telah melakukan pelaksanaan PSBB dengan baik.