Pandangan Kongres Ulama Perempuan Indonesia terhadap Kekerasan Berbasis Gender Online di Media Sosial Twitter

Abstract

Fenomena kekerasan terhadap perempuan dalam dunia online bukan saja terfasilitasi tetapi beralih wujud dengan bantuan teknologi digital. Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) rentan menyerang perempuan, mengingat pola patriarki dan relasi kuasa menjadi persoalan utama sesungguhnya. Salah satu bentuk tindakan KBGO yang meramaikan jagat sosial media twitter adalah pelarangan fatwa haram oleh ulama Arab Saudi penggunaan Breast Holder (BH) di hadapan laki-laki lain yang bukan mahramnya, yang sempat menjadi perbincangan hangat dan disebarluaskan secara massif di media sosial Twitter. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui teknik wawancara disertai beberapa sumber pendukung berupa dokumentasi dan studi Pustaka. Penelitian ini bertujuan untuk membawa alternatif lain dari pespektif islam yang mampu mengubah, menyadarkan cara pandang pelaku, meningkatkan kesadaran masyarakat atas bentuk nyata KBGO. KUPI (Kongres Ulama Perempuan) Indonesia, sebagai jejaring ulama perempuan di Indonesia, yang memprakarsai sebuah gerakan tafsir keagamaan yang melindungi kelompok perempuan, untuk memandang dan menyikapi secara kritis adanya fatwa dan wacana pengharaman pemakaian Breast Holder (BH) di hadapan laki-laki lain yang bukan mahramnya tersebut. Hasil penelitian ini meliputi pertama, KBGO terjadi karena adanya relasi kuasa terhadap perempuan, di mana terjadi hubungan yang bersifat hierarkis, tidak setara dan ketergantungan status sosial, budaya, juga pengetahuan yang menimbulkan adanya kuasa lebih dari satu pihak terhadap pihak lainny, kedua, KUPI memilki sikap menolak secara keras terhadap fenomena tindak KBGO dan berpendapat bahwa fatwa pelarangan penggunaan BH bagi perempuan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya dan disebarkan secara luas di twitter termasuk kategori tindakan KBGO, serta KUPI mewacanakan agar fatwa keagamaan apapun harus dilihat dan sikapi secara kritis dan konstruktif, terutama fatwa tersebut menyangkut dan membicarakan hak-hak dasar perempuan dalam berbagai bidang kehidupan, baik agama, politik, sosial dan budaya.