EKSEKUSI JAMINAN TAMBAHAN PADA PERJANJIAN KREDIT SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA SEBAGAI AGUNAN BANK

Abstract

Kegiatan usaha bank terus mengalami perubahan dan peningkatan. permasalahan yang semakin meningkat menimbulkan tantangan dan resiko yang dihadapi juga semakin besar. Dalam hal ini bank dituntut untuk menyalurkan kredit, salah satunya agunan berupa Surat Keputusan Aparatur Sipil Negara. Guna menunjang pemberian kredit dibutuhkan jaminan tambahan berupa kendaraan bermotor sangat berfungsi memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak, khususnya bagi pihak kreditur. Bank pada dasarnya menerima jaminan mempunyai kriteria yaitu dapat dengan mudah dieksekusi dan dapat diikat perjanjian. Akan tetapi, dalam perjanjian kredit perlu diperhatikan perlindungan hukum yang diterima oleh kreditur apabila debitur wanpretasi yaitu dengan mecoverkan asuransi milik pegawai tersebut karena asuransi bertanggungjawab sebagai pengalihan resiko kerugian yang dialami kreditur. Mekanisme eksekusi dalam perjanjian kredit terdapat dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 dalam menjalankan eksekusi bank dapat melibatkan pihak yang berwenang agar pelaksanaan eksekusi berjalan sesuai dengan prosedur.Kata kunci : Eksekusi; Perjanjian Kredit; Surat Keputusan Aparatur Sipil Negara The bank's business activities continue to experience changes and improvements. ever increasing problems pose challenges and the risks faced are also getting bigger. In this case the bank is to channel credit, one of which is collateral in the form of a State Civil Apparatus Decree. Additional guarantees are needed in the form of highly functioning motorized vehicles to provide protection and legal certainty for the parties. The bank basically accepts the guarantee of having criteria namely that it can agreement. However, in the credit agreement, it is necessary to pay attention to the legal protection received by the creditor if the debtor is interpreted, owned by the employee because insurance is responsible for transferring the risk of loss experienced by the creditor. The mechanism of execution in the credit agreement is contained in Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees and the Regulation of the Chief of the National Police Number 8 of 2011 in carrying out bank executions which can involve the authorities so that the execution runs in accordance with the procedure.Keywords: Execution; Credit Agreement; Decree of State Civil Apparatus;