Konsiliasi Pemerintah terhadap Program Jaringan Pengaman Sosial Provinsi Jambi

Abstract

Turunnya pemenuhan kebetuhan hidup dan penurunan ekonomi bagi masyarakat Indonesia, pemerintah membuat program dana bantuan sosial khusus untuk masyarakat terdampak corona viruse disase 19 terutama yang difokuskannya pada Jurnal ini adalah di Provinsi Jambi, selama masa pandemi COVID-19 ini penyaluran dana bansos akan dibantu oleh pemerintah melalui program Jaring Pengaman Sosial (JPS). Program ini dirancang oleh pemerintah untuk membantu masyarakat yang terkena dampak Corona Viruse Disase 19 di sebelas Kabupaten di Provinsi Jambi. Tujuan penelitian ini untuk melihat bagaimana penyaluran dana Jaring Pengaman Sosial (JPS) di sebelas kabupaten provinsi Jambi. Fokus penelitian ini pada transparasi, tanggung jawab, serta ketepatan pemerintah dalam penyaluran. Metode yang di gunakan pada penilitan ini adalah pendekatan kualitatif yaitu dengan menekankan interprestasi hasil dari analisis bagaimana pemerintah provinsi Jambi menerapkan Clean Goverment dalam melakukan konsiliasi dalam program Jaring Pengaman Sosial (JPS) yakni transparasi dana, ketepatan serta tanggung jawab. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan cara melihat berita, website, jurnal dan artikel. Teknik analisis data dalam penelitian ini akan dilihat dari tiga indikator yaitu ketepatan, tanggung jawab, serta transparasi pemerintah dalam program Jaring Pengaman Sosial. Hasil Penelitian menunjukan bahwa pemerintah telah menyalurkan dana bansos melalui program Jaring Pengaman Sosial (JPS) di sebelas kabupaten di Provinsi Jambi yang mana pada program ini pun memiliki kekuranggan dan yang bisa mendapatkan atau mendaftar program ini adalah orang yang sedang tidak mendapatkan bantuan sosial laninnya dan setiap yang mendaftar akan diseleksi, orang yang lulus selesksi akan mendapatkan bantuan berupa sembako yang senilai Rp 350.000 dan uang tunai sebesar Rp 250.000.