Tinjauan Yuridis Terhadap Bantuan Sosial Covid-19 Berdasarkan Pendekatan Kerangka Antikorupsi Dan Teori Keadilan

Jurnal Suara Hukum Pub Date : 2023-01-17 DOI:10.26740/jsh.v4n2.p310-329

Johan Williem Erlang Pasaribu

{"title":"Tinjauan Yuridis Terhadap Bantuan Sosial Covid-19 Berdasarkan Pendekatan Kerangka Antikorupsi Dan Teori Keadilan","authors":"Johan Williem Erlang Pasaribu","doi":"10.26740/jsh.v4n2.p310-329","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"Kondisi upnormal akibat COVID-19 memaksa negara bekerja lebih keras untuk mensejahterakan rakyatnya. Salah satunya dengan memberikan stimulus ekonomi berupa bantuan sosial kepada masyarakat. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 merupakan produk kebijakan. Sebenarnya tujuannya sama yaitu mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat sesuai dengan Pasal 4 UU No. 11 Tahun 2009. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Mengangkat permasalahan hukum berupa konflik norma dan efektifitas norma. Ada tiga diskusi; Pertama, terkait pengaturan hukum pendistribusian bantuan sosial COVID-19 di Indonesia; Kedua, Mengkritisi penerapan produk kebijakan yang tersedia dalam memenuhi aspek keadilan dan memitigasi risiko penyalahgunaan bansos COVID-19; dan Ketiga, mengkritisi relevansi produk kebijakan dengan prinsip dan kerangka kerja antikorupsi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah mendorong negara dan masyarakat untuk lebih siap menghadapi krisis COVID-19. Dengan mematuhi norma dan instruksi pemerintah. Evaluasi harus dilakukan terkait kerjasama, sinergi, pengawasan, transparansi, keadilan, dan integritas antikorupsi","PeriodicalId":128819,"journal":{"name":"Jurnal Suara Hukum","volume":"10 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2023-01-17","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Jurnal Suara Hukum","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.26740/jsh.v4n2.p310-329","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Abstract

Kondisi upnormal akibat COVID-19 memaksa negara bekerja lebih keras untuk mensejahterakan rakyatnya. Salah satunya dengan memberikan stimulus ekonomi berupa bantuan sosial kepada masyarakat. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 merupakan produk kebijakan. Sebenarnya tujuannya sama yaitu mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat sesuai dengan Pasal 4 UU No. 11 Tahun 2009. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Mengangkat permasalahan hukum berupa konflik norma dan efektifitas norma. Ada tiga diskusi; Pertama, terkait pengaturan hukum pendistribusian bantuan sosial COVID-19 di Indonesia; Kedua, Mengkritisi penerapan produk kebijakan yang tersedia dalam memenuhi aspek keadilan dan memitigasi risiko penyalahgunaan bansos COVID-19; dan Ketiga, mengkritisi relevansi produk kebijakan dengan prinsip dan kerangka kerja antikorupsi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah mendorong negara dan masyarakat untuk lebih siap menghadapi krisis COVID-19. Dengan mematuhi norma dan instruksi pemerintah. Evaluasi harus dilakukan terkait kerjasama, sinergi, pengawasan, transparansi, keadilan, dan integritas antikorupsi

查看原文本刊更多论文

基于反腐败框架和正义理论的法律审查，Covid-19社会救济的基础

COVID-19的正常情况迫使国家更加努力地为其公民提供福利。一种方法是为社会提供经济刺激。2020年第2条是政策的产物。其实同样的目的就是实现社会福利法案符合第4章2009年11号。采用的研究方法是规范司法权研究。提出规范和有效性冲突的法律问题。有三个讨论;首先，关于在印尼提供COVID-19社会援助的法律安排;其次，批评在实现正义方面可用的政策产品的应用，并降低bansos COVID-19滥用风险;第三，用反对腐败的原则和框架来批评政策产品的相关性。这项研究的结论是，各国和社会正在为COVID-19危机做更好的准备。通过遵守政府的规范和指示。评估应涉及合作、协同、监督、透明度、正义和反腐败

本文章由计算机程序翻译，如有差异，请以英文原文为准。

求助全文

约1分钟内获得全文求助全文

来源期刊

Jurnal Suara Hukum

自引率

0.00%

发文量