PERSEPSI PELAKU USAHA DALAM LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SECARA ELEKTRONIK (LPSE) DI BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI
{"title":"PERSEPSI PELAKU USAHA DALAM LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SECARA ELEKTRONIK (LPSE) DI BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI","authors":"Cokorda Istri Juni Astuti, I. A. A. Widnyani","doi":"10.47329/widyapublika.v7i2.633","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"\n \n \n \nPersepsi masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik pada LPSE Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Bali sendiri masih belum optimal. Skor kepuasan masyarakat dan LPSE dari Provinsi Bali masih dalam rentang 3 sampai 4, yang artinya masih bisa ditingkatkan. Kondisi tersebut di atas melatarbelakangi penelitian ini dalam rangka menganalisis (1) Bagaimanakah pelayanan pengadaan barang/jasa di Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Bali?; (2) Bagaimanakah persepsi pelaku usaha dalam Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (LPSE) di Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Bali? dan (3) Kendala yang dihadapi dalam pelayanan pengadaan barang dan jasa di Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Bali?. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan (1) Pelayanan pengadaan barang/jasa di Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Bali dipengaruhi oleh komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi; (2) Persepsi pelaku usaha dalam LPSE di Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Bali yang sering dikeluhkan oleh para pelaku usaha adalah (a) penjelasan mengenai spesifikasi barang yang ditenderkan terkadang ada, tapi seringkali tidak ada; (b) Keluhan mengenai pendaftaran peserta tender yang baru dan (c) pemenang pada suatu tender dilaksanakan secara tertutup; dan (3) Kendala yang dihadapi dalam pelayanan pengadaan barang dan jasa di Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Bali meliputi (a) Kendala pada aspek komunikasi; (b) Kendala dari aaspek Sumber Daya Manusia (SDM); dan (c) Kendala dari aspek Disposisi. \n \n \n \n","PeriodicalId":377359,"journal":{"name":"Jurnal Widya Publika","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2019-12-12","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Jurnal Widya Publika","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.47329/widyapublika.v7i2.633","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Abstract
Persepsi masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik pada LPSE Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Bali sendiri masih belum optimal. Skor kepuasan masyarakat dan LPSE dari Provinsi Bali masih dalam rentang 3 sampai 4, yang artinya masih bisa ditingkatkan. Kondisi tersebut di atas melatarbelakangi penelitian ini dalam rangka menganalisis (1) Bagaimanakah pelayanan pengadaan barang/jasa di Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Bali?; (2) Bagaimanakah persepsi pelaku usaha dalam Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (LPSE) di Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Bali? dan (3) Kendala yang dihadapi dalam pelayanan pengadaan barang dan jasa di Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Bali?. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan (1) Pelayanan pengadaan barang/jasa di Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Bali dipengaruhi oleh komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi; (2) Persepsi pelaku usaha dalam LPSE di Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Bali yang sering dikeluhkan oleh para pelaku usaha adalah (a) penjelasan mengenai spesifikasi barang yang ditenderkan terkadang ada, tapi seringkali tidak ada; (b) Keluhan mengenai pendaftaran peserta tender yang baru dan (c) pemenang pada suatu tender dilaksanakan secara tertutup; dan (3) Kendala yang dihadapi dalam pelayanan pengadaan barang dan jasa di Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Bali meliputi (a) Kendala pada aspek komunikasi; (b) Kendala dari aaspek Sumber Daya Manusia (SDM); dan (c) Kendala dari aspek Disposisi.