Analisis Implementasi Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Merangin

Abstract

Analisis Implementasi Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Merangin  Dori Nofriadi dorinofriadi@yahoo.com Program Pasca Sarjana Universitas Terbuka   Abstrak  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi pengelolaan barang milik daerah di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Merangin, apa saja faktor yang mempengaruhi  implementasi dan upaya yang dilakukan untuk kesuksesan implementasi kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan informan berjumlah 16 orang yang dipilih dengan menggunakan metode  purposive sampling. Sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, triungulasi, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pengelolaan barang milik daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Merangin belum optimal dilaksanakan sesuai kebijakan, adapun factor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan implementasi diantaranya (1) masalah lokasi barang milik daerah berada di 24 Kecamatan dalam Kabupaten Merangin dan masih rendahnya kesadaran serta rasa tanggung jawab maupun sikap kooperatif personil dalam pengelolaan barang milik daerah, (2) masalah kebijakan rekrutmen pengelola barang milik daerah belum tepat dan terukur, serta kurangnya pelaksanaan sosialisasi untuk peningkatan kapasitas pengelola barang milik daerah, (3) masalah dukungan lingkungan dimana masih minimnya penggunaan alat teknologi yang dapat memudahkan pekerjaan dan anggaran yang kurang memadai, sehingga terkendala dalam melaksanakan pengelolaan barang milik daerah. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan agar (1) Adanya komitmen dari Pemerintah Kabupaten Merangin dalam bidang penganggaran untuk menjalankan amanah Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang dapat digunakan untuk biaya pengelolaan barang milik di OPD, dan (2) Adanya upaya sosialisasi dan pengadaan alat teknologi serta peningkatan kapasitas pengelola barang milik daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Merangin. Kata Kunci: Implementasi, kebijakan, barang milik daerah.